VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung, menyatakan kontroversi Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta telah meluas. Padahal, kata Pram, RUU ini baru berupa draf yang belum dibicarakan di DPR.
"Kontroversi Yogya hal yang tidak perlu," kata Pram. "Yang sebenarnya dimulai oleh Presiden sendiri dan ini sudah berkepanjangan dan memakan energi terlalu banyak," katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Desember 2010.
Sebenarnya, kata Pram, persoalan RUU ini bisa lebih sederhana dan tak memakan banyak energi. Untuk melihat aspirasi DPR, Pemerintah bisa bercermin dari sikap paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kemarin.
"Saya yakin itu cerminan DPR. Sayangnya, saya lihat tanggapan Pemerintah berlebihan, sehingga menyebabkan daerah lain meminta hal yang sama," kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Menurut Pram, dibanding daerah lain, DIY memiliki ikatan historis yang panjang yang dibangun Sultan Hamengku Buwono IX dan Bung Karno, Presiden ketika itu. Namun Pram menyarankan, sebaiknya melihat sejarah itu bagian dari membangun bangsa ke depan.
"Sebaiknya ini jangan dipolemikkan di luar sehingga yang menjadi soal bukan hanya keistimewaan, karena sudah banyak yang bicara dan banyak yang memperhitungkan pemilu 2014, sehingga menjadi semakin rumit," kata Pram.
VIVAnews - Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta menyatakan diri siap menjadi fasilitator terkait perbedaan pandangan antara Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Rektor UGM, Sudjarwadi, Sri Sultan HB X dan SBY mempunyai pandangan yang sama tentang siapa tokoh yang pantas memimpin Yogyakarta. Keduanya juga secara filosofi memiliki kata kunci yang sama dalam berdemokrasi yaitu "Tanyakan kepada rakyat."
"Slogan HB IX, Tahta untuk Rakyat, merupakan bentuk demokrasi dan merupakan hakekat dari demokrasi itu sendiri," kata Sudjarwadi, Rabu 15 Desember 2010.
Menurut dia, meski kedua tokoh tersebut memiliki filosofi sama, namun hingga saat ini belum ada titik temu implemantasi kesamaan filosofi tersebut. Secara kongkret, kata dia, implementasi dalam bentuk RUUK dan selanjutnya menjadi UU--yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kebaikan baik bagi NKRI maupun masyarakat DIY--belum terwujud.
"Untuk mempertemukan perbedaan implementasi dan persoalan tidak berkepanjangan, saat ini UGM mempersiapkan diri dan menjadi fasilitator guna mempertemukan perbedaan pengejawantahan ide kedua pandangan tersebut (Sultan-SBY)," ujarnya.
Untuk menjadi fasilitator tersebut, lanjut Sudjarwadi, pihaknya sudah membentuk tim-tim kajian baik dari sisi sejarah, sosilogis dan perpektif lain terkait kepemimpinan Yogyakarta.
"Kami siap bersedia jika diminta untuk memberi usul tentang instrumentasi terbaik itu, melalui proses konsultasi dengan Presiden SBY dan Sri Sultan HB X," ujarnya.
Sudjarwadi menegaskan, intrumentasi yang akan diajukan tersebut merupakan hasil kombinasi sinergis antara Presiden SBY dan Sri Sultan HB X dengan asas visioner dan kebaikan optimal kekinian (kontekstual saat ini). Intrumen tersebut juga masih akan disempurnakan oleh kebijaksanaan bersama antara Presiden SBY dan Sri Sultan HB X .
"Tentu aspirasi masyarakat maupun hasil rapat paripurna DPRD DIY kemarin sekaligus sebagai pelengkap untuk mengkombinasi pemikiran beliau berdua nantinya," ujarnya.
Laporan: Juna Sanbawa | Yogyakarta
• VIVAnews
JAKARTA, KOMPAS.com — Tujuh mantan kepala polres di wilayah Jawa Barat tidak menyebut pemotongan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008 atas perintah Kepala Polda Jabar yang saat itu dijabat Komjen Susno Duadji. Tujuh mantan kapolres itu mengaku tidak tahu atas perintah siapa dana dipotong.
Pengakuan itu disampaikan tujuh mantan kepala polres tersebut saat bersaksi di sidang terdakwa Susno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2010). Mereka bersaksi terkait dengan perkara dugaan korupsi dana pengamanan pilkada yang menjerat Susno.
Para saksi itu adalah Rahmat Hidayat (Kapolres Kuningan), Guntur Gafar (Kapolres Sukabumi), Tomex Kurniawan (Kapolres Kota Banjar), Samsudin Janieb (Kapolres Indramayu), Des Adytiawarman (Kapolres Tasikmalaya), Sofyan Sarif (Kapolres Purwakarta), dan Arif Ontowiryo (Kapolres Bogor).
Saat bersaksi mereka mengaku ada pemotongan dana yang diterima dari Bidang Keuangan Polda Jabar saat penyerahan tahap IV. Rahmat mengaku dana yang dipotong sebesar Rp 60 juta, Guntur dipotong sekitar Rp 242 juta, Tomex dipotong Rp 45 juta, Samsudin dipotong Rp 200 juta, Sofyan dipotong Rp 190 juta, dan Arif dipotong Rp 640 juta. Adapun Adytiawarman mengaku lupa berapa dana yang dipotong.
Dikatakan mereka, uang itu diambil oleh bendahara satuan kerja (bensatker) ke Polda Jabar. Menurut tujuh kapolres itu, para bensatker tidak memberi tahu atas perintah siapa dana dipotong saat melaporkan dana yang terima ke mereka. Setelah tahu dana dipotong, seluruh kapolres mengaku tidak mempertanyakan ke polda.
Rahmat, Tomex, Samsudin, Sofyan, dan Arif mengaku tidak mempertanyakan pemotongan lantaran berpikir dana akan turun nantinya atau saat pemilu putaran kedua. Adapun Guntur mengaku menerima pemotongan setelah mendapat informasi adanya pemotongan yang sama di polres lain.
"Saya lebih konsentrasi ke keamanan. Soal uang, siapa tau nanti nyusul," kata Rahmat.
Samsudin mengatakan, "Yang penting bagi kami, ada ngga ada uang yang penting aman. Ini tugas negara."
Seperti diberitakan, Susno didakwa memerintahkan memotong dana hibah dari Pemprov Jabar sebesar Rp 27,7 miliar. Total dana yang dipotong sebesar Rp 8,5 miliar. Menurut jaksa penuntut umum (JPU), sebagian dana digunakan Susno untuk membeli rumah di daerah Fatmawati dan tanah di Bogor.
sumber: kompas.com
tidak ada di sana," kata Denny.
sumber: http://www.antaranews.com
Hal itu dikatakan anggota BPK, Taufiequrachman Ruki, Kamis (25/11) di Bandung, Jawa Barat, seusai menandatangani kesepakatan bersama DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat mengenai tata cara penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK.
”Yang baru kami dengar ialah adanya pernyataan dari Ketua DPR Marzuki Alie agar BPK mengaudit proses IPO Krakatau Steel (KS). Pernyataan itu masih bersifat pribadi dan sampai kini kami belum menerima permintaan resmi dari DPR,” katanya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (2003-2007) itu mengatakan, anggota tim audit itu berjumlah empat sampai enam orang atau disesuaikan dengan keperluan kasus. Sejumlah persiapan juga sudah dilakukan, antara lain pengumpulan data.
Dalam prosesnya nanti, tim audit bentukan BPK itu akan mengundang sejumlah pihak terkait guna meneliti apakah IPO KS itu sudah sesuai dengan aturan atau belum. ”Kami akan undang semua pihak yang menguasai persoalan privatisasi perusahaan negara itu,” katanya.
Bahkan, sebelum proses IPO KS dilakukan, BPK juga sudah meminta keterangan dari berbagai pihak, yakni dari Kementerian BUMN, manajemen PT KS, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dan penjamin emisi KS (underwriter).
Dari hasil permintaan keterangan saat itu, ujar Ruki, BPK tidak berhak menyatakan apakah IPO KS itu boleh dilakukan atau tidak. ”Yang pasti, kami sudah mengumpulkan semua informasi dari mereka,” katanya.
Ia juga menolak berkomentar soal pelaksanaan IPO KS saat ini. Penilaian itu terlalu dini sebelum ada kajian mendalam oleh BPK secara resmi. ”Itu prematur namanya,” kata Ruki.
Berkenaan dengan tudingan adanya pemerasan dan tekanan oleh wartawan terkait proses IPO KS 10 November lalu, anggota Dewan Pers, Wina Armada, dalam suratnya ke Redaksi Kompas, Kamis, mengatakan tidak pernah menyebut nama empat media yang diduga bermasalah dalam permintaan pembelian saham PT KS. Penyebutan nama empat media itu sepenuhnya dari pers yang memberitakannya.
Wina pun menegaskan, terhadap keterangan yang dimuat pers yang memberitakan, dirinya hanya menjawab pertanyaan wartawan. ”Tidak pernah ada inisiatif pemberitaan dari saya. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia pers sekitar 30 tahun, dan terutama sebagai anggota Dewan Pers, tentu tidak layak bagi saya menolak permintaan wawancara karena akan menjadi preseden buruk seorang anggota Dewan Pers menolak diwawancarai,” tulis Wina.
Pada Jumat (12/11), Direktur Kitacomm Henny Lestari bertemu dengan anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo dan Bambang Harymurti, untuk membicarakan soal kontroversi saham wartawan. Pertemuan itu, disepakati kedua belah pihak sesuai surat Henny Lestari kepada Ketua Dewan Pers Bagir Manan, merupakan pertemuan tertutup tanpa adanya pemberitaan.
Namun, Kamis (18/11), sejumlah media massa, antara lain Koran Tempo dan Tempointeraktif, serta sebuah radio memberitakan kasus itu dengan mengutip pernyataan anggota Dewan Pers, Wina Armada.
Sementara itu, Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany menegaskan, pihaknya tak bisa mengungkapkan nama investor, termasuk nama wartawan yang membeli saham PT KS, karena ada Pasal 47 Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur Bapepam membuka nama investor. ”Pembukaan nama harus pakai prosedur tertentu,” ujar Ketua AJI Nezar Patria mengutip Fuad Rahmany.
Pengurus Pusat Aliansi Jurnalis Independen bertemu Fuad untuk memperoleh tambahan informasi signifikan dari Bapepam- LK terkait nama-nama wartawan yang disebut-sebut menghendaki jatah atas saham perdana KS.
sumber: http://www.kompas.com/
Dalam berita di http://politik.vivanews.com/news/read/190412-megawati--saya-tidak-mungkin-terima-koalisi , "Saya tidak mungkin menerima koalisi. Karena bukan kebutuhan saya," kata Megawati Soekarnoputri, usai acara "4 Pilar Kebangsaan" di Kantor Pusat PDIP, Jakarta Selatan, Rabu 24 November 2010. Sebagai tanggapan atas pernyataan anggota DPR partai Demokrat, Ruhut Sitompul yang menyatakan kemungkinan kursi menteri dari partai Golkar akan diduduki oleh kader partai PDIP.
Konflik ini dapat menjadi sorotan yang menarik tentang hubungan koalisi dan oposisi di Indonesia. Dimana yang kita tahu sekarang partai-partai yang menggalang koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono merupakan koalisi terbesar. Koalisi ini didukung oleh partai-partai besar sekelas Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB dan masih ada beberapa partai lainnya. Secara nalar orang awam, pasti akan berpikir bahwa posisi pemerintah ini akan kuat dimata DPR. Begitu pula akan adanya timbal balik dari penguasa pemerintah, yaitu dengan memasukkan nama-nama kader partai koalisi dalam skuad pemerintahan, atau istilah kasarnya politik bagi-bagi kue.
Dalam situasi dengan koalisi partai pemerintah yang sangat dominan ini, bahkan sampai dibentuk sekber partai koalisi pendukung pemerintah yang dikomandoi oleh Aburizal Bakrie, peran partai oposisi yang kecil menjadi agak berat. Untuk memenangkan voting di rapat anggota dewan saja rasanya hampir tidak mungkin.
Dengan sedikitnya porsi juga dapat menjadi dilemma bagi sebagian kader-kader partai oposisi ini. Sebagai politikus, mereka pasti bernafsu memperoleh jabatan dan mempunyai pengaruh yang luas. Sehingga rasanya tidak salah bila kemudian Taufik Kiemas kemudian berhasil menjadi ketua MPR.
Dilemma ini juga berimbas pada saat ketika cabinet Indonesia Bersatu jilid dua akan dimulai, yakni dalam proses pemilihan jajaran menteri. Banyak nama-nama kader dari partai oposisi yang diisukan akan mendapat kursi.
Saat isu reshuffle berhembus kian kencang, seperti saat ini, menteri yang duduk saat ini kian resah, sementara yang menunggu antrean sudah banyak, dan mungkin saja ada salah satu dari partai oposisi.
Dari pernyataan Megawati diatas, sepertinya tidak mungkin kader PDIP akan masuk dalam skuad pemerintahan SBY-Boediono. Tetapi kita tunggu saja, seberapa kuat pendirian PDIP sebagai pemimpin partai oposisi.
(habibasfiyajauhari)
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Rumah Tahanan Cipinang Edi Kusniadi menjamin dirinya tidak akan tergiur dengan "akal fulus" mafia pajak dan mafia hukum, Gayus HP Tambunan.
Jika tidak ada ketetapan dari majelis hakim, Edi memastikan tidak akan memberikan izin keluar kepada Gayus. Sebab, ketentutan ini berlaku bagi semua tahanan yang tengah menjalani proses persidangan.
"Semua harus sesuai prosedur. Kalaupun Gayus harus nangis keluar darah, katanya istrinya sakit kek, tidak akan saya ikuti kalau tak ada ketetapan hakimnya. Tetapi, kalau ada ketetapan majelis hakim, mangga (silakan)," ujar Edi saat berbincang dengan Tribunnews di kantornya, Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (22/11/2010) malam.
Bahkan, jika ada anak buahnya ataupun dirinya terperangkap rayuan manis Gayus dengan imbalan uang, pria berkumis tebal ini menyatakan siap dicopot.
Dengan pengalaman 24 tahun menjadi kepala rutan dan lapas di lima kota, Edi mengaku siap menghadapi segala akal bulus Gayus untuk keluar tahanan tak sesuai prosedur.
"Masa, sih, pinter dia. Saya, kan, dah bangkotan di sini. Kalau dia hebat, pasti jadi menteri," ujar Edi sembari tersenyum.
Bagi bapak dengan tiga anak ini, kasus dugaan suap yang menimpa Karutan Mako Brimob dan delapan anak buahnya tidak bisa dibandingkan rata dengan kepala rutan dan lapas di tempat lain. Edi menilai, itu terjadi lantaran tidak diikutinya peraturan izin keluar secara baik dan benar oleh petugas rutan.
Secara pribadi, Edi menilai bahwa terpidana kasus percobaan suap pimpinan KPK, Anggodo Widjojo, lebih lihai dan cerdas dibandingkan dengan Gayus. "Coba perhatiin, pintar mana Gayus dengan Anggodo," ujarnya.
Setelah majelis hakim mengeluarkan penetapan pemindahan penahanan Gayus dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa langsung mengeksekusi pemindahan Gayus dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, ke Rutan Kelas I Cipinang.
Di tempat barunya, Gayus ditempatkan di kamar 14 lantai 3, blok khusus tahanan tindak pidana korupsi (tipikor). Karena ada penolakan sejumlah tahanan lain di blok tersebut, akhirnya Gayus hanya seorang diri tidur di kamar 14 tersebut. (acoz)
sumber: tribunnews.com
Ia dan kawan-kawan segera diisolir dari pergaulan dunia, akibat pernyataan tersebut. Padahal tanpa reformasi tidak akan ada demokratisasi di Tiongkok ia dan kawan-kawan tetap melakukan reformasi hingga saat ini. Tetapi sekarang terbukti, bahwa Tiongkok menjadi negeri yang berhasil membangun ekonomi, dan ada kemungkinan mata uangnya yaitu Renminbi (RMB) akan menggantikan dollar AS sebagai salah satu mata uang terkuat di dunia puluhan tahun yang akan datang. Ketika Komite Olympiade Internasional mengumumkan Beijing sebagai tempat berlangsungnya Olympiade tahun 2008, hal itu menjadi pertanda berakhirnya isolasi/pengucilan Tiongkok dari pergaulan internasional. Kemudian oleh Chiang Che Min dan kawan-kawan, dilakukanlah sebuah "tanda terima kasih" (thanks giving event), berupa pagelaran nyanyian dilapangan Tiananmen, dengan mengundang penyanyi kesukaannya seperti Pavarotti dan Placido Domingo. Sekarang, Chiang Che Min di gantikan oleh Hu Chin Tao sebagai Presiden Tiongkok, yang meneruskan reformasi di segala bidang tanpa henti-hentinya.
Kontinuitas orientasi pembangunan dipelihara dengan konsisten. Persambungan orientasi itu, yang di beberapa negeri lain mengalami perubahan orientasi dari pemerintah ke pemerintah lain, merupakan kelebihan Tiongkok dalam belasan tahun terakhir ini. Haruslah diakui bahwa persambungan semacam itu, sangat diperlukan untuk menjamin "sukses pembangunan" itu sendiri. Perbedaan demi perbedaan terjadi di sementara bidang lain dalam kehidupan di negeri itu, tapi persambungan orientasi tampaknya menjamin keberhasilan pembangunan di Tiongkok. Hal-hal semacam itulah yang tampaknya sedang dijalankan oleh para pemimpin Tiongkok dan hal-hal semacam inilah yang sedang berlangsung. Persambungan/ kontinuitas orientasi itu menjadi syarat utama bagi sebuah pola yang dijalankan selama waktu, untuk "meminta" kesetiaan orang banyak kepada pola pembangunan itu sendiri. Karena itulah, ketidaksetujuan antara pemimpin yang memerintah, sama sekali tidak diperlihatkan kepada publik untuk menjaga agar persambungan/kontinuitas tersebut tetap terjaga.
Dalam hal ini, misalnya, garis Deng Shio-Ping sangat berbeda dari kebijakan yang diambil Mao Zedong, kalau tidak dapat dikatakan bertentangan. Tetapi, mausoleum Mao tidak dibongkar dan mayatnya dibalsem dengan baik dan diletakkan di sebuah peti kaca sehingga tidak rusak. Tiap hari puluhan ribu rakyat Tiongkok, baik itu anak sekolah maupun orang-orang dewasa, mengunjungi dan menyaksikan "jenazah" pemimpin besar itu, untuk sekedar mengambil pelajaran visual/lahiriyah dari kehadirannya ketika menjadi Ketua Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT). Bahwa ia pernah melakukan pergulatan politik yang sengit melawan Deng selama belasan tahun, tidak diceritakan kepada rakyat. Sedang Deng sendiri tidak pernah "menyerang" Mao ketika kemudian ia menjadi penguasa atas ratusan juta manusia yang menjadi penduduk Republik Rakyat Tiongkok. Bahwa ia pernah berlawanan dengan Mao, hanya tampak samar-samar belaka. Hal itu kita mengerti ketika ia berkata bahwa "kucing tidak penting berwarna apa, putih atau hitam, selama dapat menangkap tikus."
Sikap ini, sebenarnya mulai diambil Shou Enlai yang menjadi perdana menteri, ketika Mao berkuasa. Ia tidak bersuara apa-apa ketika Mao "berhadapan" secara politis melawan Sekjen Li- Lisan diawal-awal dasawarsa tiga puluhan. Ia tidak mencoba "mengambil keuntungan politis", dengan jalan memperkuat kedudukannya dalam pertentangan yang keras itu. Akhirnya Mao, dan orang-orang seperti Liu Shao-Chi, Lin Biao, Chu Teh, Liu Po-Cheng dan Peng Teh-Huai menyertai mereka dalam perjalanan panjang (long march) dari Yenan sepanjang 10000 km. Kemampuan untuk meredam perbedaan antara pemimpin tersebut, timbul karena semua berjuang untuk bangsa dan negara. Kepentingan perorangan dan ambisi politik pribadi, harus mengikuti alur umum itu. Karenanya, kontinuitas/persambungan tersebut menjadi sangat penting, paling tidak untuk mengarahkan orientasi pembangunan yang diambil oleh sangat pemimpin. Kebajikan dasar Mao yang mengutamakan perkembangan industri berat di Tiongkok, jelas berlawanan dengan kebijakan Deng yang lebih mengacu kepada pemerataan hasil-hasil pembangunan dan perdagangan internasional.
Dari kemampuan Tiongkok untuk memelihara kontinuitas/persambungan pembangunan itu, tampak bahwa pemimpin Tiongkok mengutamakan dua hal sekaligus. Disatu pihak, keputusan diambil secara kolektif/ bersama antara para pemimpin. Dipihak lain, mereka menundukkan kebijakan masing-masing kepada sebuah alur umum yang mengikat semua pihak. Mampukah kita berbuat demikian? Jawabannya terserah kepada sistem politik apa yang digunakan dalam pemerintahan. Ketika SBY dari Nabire terus ke Aceh untuk meninjau musibah besar yang ditimbulkan oleh gempa bumi dan gelombang pasang tsunami dari Samudra Indonesia, ia bertemu dengan wakilnya Yusuf Kalla. Hal ini sebenarnya dilarang oleh protokol selain di Ibukota negara, Presiden dan wakil Presiden tidak boleh bersama-sama di sebuah kawasan. Peristiwa dua orang itu berada disebuah kawasan dalam propinsi Nangroe Aceh Darussalam pada waktu yang bersamaan, adalah pelanggaran Undang-Undang. Bagaimana pimpinan negara kita saat ini melanggar sebuah Undnag-Undang sama sekali tidak masuk diakal penulis.
Padahal, kedua orang itu tidak memperoleh keuntungan politis seperti diharapkan, karena dalam kenyataan yang mengambil keuntungan adalah Surya Paloh, anak daerah Aceh yang mengumpulkan sumbangan dari banyak pengusaha, untuk kepentingan mengatasi bencana alam di daerah tersebut. Mudah-mudahan saja, uang sebesar 26 milyar rupiah yang terkumpul pada saat tulisan ini dikirimkan ke redaksi, benar-benar sampai ke tangan rakyat yang katanya dibantu itu. Ini mungkin kedengarannya agar sinis, namun kenyataan praktis menunjukkan, bahwa bantuan demi bantuan yang disampaikan masyarakat (baik domestik maupun Internasional), sering tidak sampai dalam jumlah yang dibutuhkan. Kasus meletusnya Gunung Galungggung di daerah Garut-Tasikmalaya beberapa tahun yang lalu masih segar dalam ingatan kita. Pada waktu itu, banyak sumbangan beras berkwalitas sedang atau bagus, "ditukar" oleh pemerintah daerah dengan beras kasar dan pecah, bahkan beras yang tidak dapat dimakan orang.
Kembali kepada persoalan kontinuitas/persambungan pembangunan di Tiongkok, hal itu telihat antara lain dalam sejarah panjang dari Tembok Besar (Great Wall) yang memanjang lebih dari 10.000 km. Sebenarnya bagi para pemimpin Tiongkok sekarang, sangat mudah untuk memburuk-burukannya sebagai "kesalahan nasional" (national disgrace). Tetapi maksud mulia untuk melindungi masyarakat Tiongkok di sebelah Barat dan Selatannya, dari serangan suku-suku minoritas di sebelah Timur dan Utara, akhirnya menyelamatkan suku bangsa Han dan lain-lain dari jarahan suku-suku bangsa minoritas selama lebih dari dua ribu tahun lamanya. Karena itu, pemerintah Tiongkok sekarang ini tidak pernah menyebutnya sebagai sebuah kesalahan politis, melainkan hanya menunjukkan fakta-fakta sejarah belaka. Data-data teknis disampaikan kepada penulis tentang "garis penahan" sepanjang lebih dari 10.000 km itu, dalam kunjungannya ke tempat tersebut baru-baru ini.
Kita harus belajar dari cara para pemimpin Tiongkok sepanjang jaman memelihara asas kontinuitas/persambungan tersebut hanya dengan kemampuan seperti itu, kita akan dapat mensukseskan pembangunan. Allah berfirman: La yukallifu allahu nafsan illa wus'aha (Tuhan tidak akan mengharuskan seseorang melakukan sesuatu diluar kemampuannya). Krisis Multidimensi kita akan segera berakhir, karena melewati garis itu bangsa dan negara kita akan berantakan. Masalahnya, apakah yang ingin kita lihat setelah krisis tersebut adalah bangsa dan negara yang miskin, bodoh dan tertinggal di segala bidang? Ataukah bangsa yang kuat dan negara yang besar? Kebijakan nasional dan sistem politik kita haruslah disesuaikan kepada jawaban atas pertanyaan diatas. Ini adalah proses biasa, dalam rangka melestarikan dan membuang yang sering terjadi dalam sejarah manusia, bukan?
Jakarta, 30 Desember 2004 (Proaksi)
