Inspirasi Pemuda Indonesia

inilah salah satu perubahan yang pantas kita dukung.
dari 33 aktivis sekarang menjadi 21.780 dalam 10 tahun kedepan.
kami adalah pemuda Indonesia yang siap melakukan perubahan dalam kebaikan.

KITA PUNYA BANYAK SAPU

“Harapan Masyarakat Bagi Penegak Hukum”

Dalam dinamika kehidupannya, bangsa Indonesia mengalami berbagai masalah. Masalah-masalah ini termasuk masalah yang bersinggungan dengan ranah hukum.

Pansus Baru Untuk Pajak Yang Lebih Baik

Kasus suap gayus yang menghebohkan masih berbuntut panjang. Kasus ini menyeret instansi perpajakan, kpk, polisi, kejaksaan sampai nama-nama tenar sekelas pengusaha sekaligus politisi, Aburizal Bakrie.

The Greater Jakarta, Semoga Tidak Usah….

Pak Presiden tercinta kita ternyata pikirannya terganggu dengan tata ruang ibu kota tempatnya berkantor. Kota Jakarta yang menjadi pusat perekonomian dan pusat pemerintahan ternyata dirasa kurang memadai dari segi luas wilayahnya.

Tanpa Jadi Staf Ahli, Gayus Bisa Kontribusi Bikin Indonesia Bersih

Nurvita Indarini - detikNews
Jakarta - Gayus Tambunan 'melamar' menjadi staf ahli di sejumlah institusi hukum di negeri ini dan berjanji Indonesia bersih dari korupsi dalam 2 tahun. Tanpa menjadi staf ahli pun, Gayus dinilai bisa berkontribusi membuat Indonesia bersih.

"Dengan posisi dia saat ini, bisa saja dengan memberikan penjelasan dan informasi yang terkait kasusnya, Gayus bisa memberikan kontribusi dalam pemberantasan mafia hukum," ucap Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Asep Rahmat Fajar dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (11/1/2011).

Kontribusi seseorang terhadap upaya menjadikan Indonesia bersih tidak selalu harus dengan masuk ke institusi hukum dan menjadi staf ahli di dalamnya. "Kalau memang Gayus berniat memberikan kontribusi terhadap pemberantasan mafia hukum, Gayus tidak perlu berandai. Tidak perlu jadi staf ahli kalau mau berkontribusi," sambung Asep.

Jika Gayus memberikan informasi sehingga dapat membuka keborokan yang lebih besar, menurutnya, Gayus bisa dipertimbangkan mendapat keringanan hukuman. Hal itu berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan korban, di mana saksi yang juga tersangka tidak bisa mendapatkan kebebasan hukuman, namun bisa mendapatkan keringanan hukuman.

"Kalau keringanan hukuman, asal ada kontribusi mengungkap kasus, bisa dipertimbangkan. Namun tentunya itu tergantung juga kepada hakimnya," lanjut Asep.

Saat membacakan duplik, Gayus menegaskan dirinya mendukung upaya pemerintahan SBY-Boediono memberantas korupsi di Indonesia. Namun, dia kecewa karena pada prakteknya, hanya koruptor-koruptor kecil atau koruptor kelas 'teri' yang ditangkap, sedangkan koruptor besar masih lolos.

Di dalam duplik setebal 20 halaman ini, Gayus pun mengungkapkan tekadnya untuk menjadi staf ahli Kapolri, Jaksa Agung, maupun Ketua KPK demi menunjukkan niatnya dalam mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini. Dia pun mengumbar berjanji, dalam waktu yang tak lama Indonesia akan bersih dari korupsi.

"Saya minta jadikan saya staf ahli Kapolri, staf ahli Jaksa Agung, atau staf ahli Ketua KPK. Saya janji dalam waktu 2 tahun Indonesia bersih. Saya tak hanya akan menangkap kakap, tapi paus dan hiu saya tangkap," janji Gayus.

(vit/her)

Patrialis Buka Kemungkinan Rutan di KPK

Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM sudah menyediakan rutan khusus bagi kasus korupsi.

Ilustrasi tahanan (AP Photo)

VIVAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Patrialis Akbar membuka kemungkinan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki rumah tahanan (rutan) sendiri. Selama ini, ide rutan KPK ini selalu terganjal sehingga institusi pemberantasan korupsi itu harus menitipkan tahanannya di berbagai rutan lain.

Patrialis menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sudah punya rutan khusus untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi. "Tempatnya cukup besar," kata dia usai rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jumat 19 November 2010.

Namun, menurut Patrialis, jika KPK tetap ingin memiliki rutan sendiri, hal itu bisa dibicarakan. "Tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan dengan duduk bersama dan pembahasan."

Rutan menjadi sorotan publik karena kemudahan yang bisa dinikmati salah satu terdakwa mafia hukum, Gayus Tambunan. Mantan pegawai Direktorat Pajak ini bisa keluar-masuk Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Dalam aksi terakhir, Gayus bahkan bisa pelesir ke Bali bersama istri dan anaknya. (pet)

• VIVAnews

Tertawa = Olahraga?

Mampu meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan stres, kolesterol, dan tekanan darah.

VIVAnews - Olahraga membuat tubuh bugar. Namun, jika tak sempat melakukannya, mungkinkah Anda membuat tubuh bugar lewat ketawa? Sebuah studi di Amerika Serikat mengungkap bahwa tertawa rupanya memiliki efek serupa olahraga.

Berdasar studi yang dilakukan sejumlah peneliti Loma Linda University Schools of Allied Health, tertawa tak hanya mampu menurunkan produksi hormon stres, tapi juga meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, dan tekanan darah.

Studi melibatkan 14 relawan sehat selama tiga minggu. Untuk melihat efek tertawa riang, mereka diminta memilih dan menonton satu video berdurasi 20 menit. Ada yang mendapat video bergenre humor (eustress), lainnya film-film yang memicu ketegangan (distress). Selama studi, peneliti rutin mengukur tekanan darah, juga mengambil sampel darah relawan setiap sebelum dan selesai menonton film.

Hasil analisis menunjukkan, relawan yang menonton film menegangkan tidak mengalami perubahan pada yang menguntungkan. Sementara, mereka yang menonton video lucu mengalami perubahan tekanan darah dan peningkatan kondisi kesehatan.

"Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai modulasi dan respons tubuh akibat tertawa berulang sama dengan pengaruh olahraga rutin," kata Dr. Lee S. Berk, pakar Psikoneuroimunologi, yang terlibat dalam penelitian itu. Hasil studi dipresentasikan dalam konferensi 'Biologi Eksperimental' 2010. (kd)

• VIVAnews

KPK Butuh Sel Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan rumah tahanan atau sel khusus bagi koruptor. Itu terkait dengan longgarnya rumah tahanan di Markas Komando Brigade Mobil di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, sehingga Gayus HP Tambunan, terdakwa mafia hukum, bisa ke Bali.

Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (18/11), mengatakan, permintaan rumah tahanan (rutan) khusus koruptor itu sebenarnya sudah disampaikan KPK sejak Januari 2010. "Kami usulkan setelah terbongkarnya kasus sel mewah milik Artalyta Suryani di Rutan Pondok Bambu, Jakarta," katanya.
Johan mengakui, dengan ada rutan khusus koruptor, penyidikan di KPK tak akan terganggu. "Tahanan KPK harus diawasi. Tidak bisa melakukan pembicaraan atau berhubungan dengan pihak yang diduga bisa memengaruhi penyidikan itu," ujarnya

Menurut dia, selama ini KPK hanya menitipkan tahanannya di rutan dan tak ada petugas khusus. "Selama penyidikan, segala aktivitas tahanan itu, apabila keluar atau izin ke mana pun, KPK harus diberi tahu," kata Johan.

Kesulitan awasi

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Untung Sugiyono di Jakarta, Kamis, menuturkan, saat ini pihaknya tengah menggodok rancangan prosedur operasi standar (SOP) pelaksanaan cabang rutan di institusi di luar Kemhuk dan HAM. SOP itu akan dijadikan bahan kerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Bea Cukai.

Untung mengakui, pihaknya masih kesulitan mengawasi administrasi cabang rutan. Dari sembilan cabang rutan, baru Cabang Rutan Kejaksaan Agung yang memberikan laporan administrasi secara rutin per bulan. Cabang rutan lain naik-turun.

Selama ini, Untung mengaku ada kendala psikologis yang dialami petugas rutan induk untuk memantau dan mengawasi administrasi di cabang rutan. "Seperti di Rutan Brimob, petugas kami mau masuk saja punya hambatan psikologis. Hal semacam itu nanti diatur," ujarnya.

Direktur Program Center for Detention Studies Gatot berpendapat, sebaiknya cabang rutan di luar Kemhuk dan HAM dibubarkan saja. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan KUHAP menyebut jelas bahwa yang berhak melakukan perawatan tahanan adalah Kementerian Hukum dan HAM.

Sumber: Kompas, 19 November 2010

Pesepak Bola Aceh Diwacanakan Jadi PNS

Selasa, 23 November 2010 | 16:40 WIB

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Sebanyak 24 pesepak bola asal Aceh yang sedang berlatih di Paraguay, diwacanakan akan dijadikan pegawai negeri sipil (PNS) oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Demikian disampaikan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Selasa (23/11/2010).

Pada 2008, Pemerintah Aceh mengirimkan 24 anak usia 13 tahun untuk mengikuti pendidikan sepak bola di Paraguay. Menurut Irwandi, selama di sana, "Tim Aceh" itu beberapa kali mampu menang atas tim tangguh dan dinilai pantas mendapat apresiasi yang bisa menjamin kelangsungan hidup dan dengan begitu fokus kepada sepak bola.

"Berbagai prestasi telah diukir Tim Aceh dalam beberapa kali ujicoba melawan tim tangguh di Paraguay. Kami berharap setelah mereka kembali ke Aceh bisa menjadi sebuah tim tangguh dalam kancah persepakbolaan nasional dan internasional," ujar Irwandi.

"Kami memastikan pertengahan 2011 mereka bisa kembali ke Aceh dan akan bergabung dalam sebuah tim sepak bola tangguh milik masyarakat provinsi ini,"

"Mereka memang nantinya menjadi PNS, tapi lebih fokus pada sepak bola sehingga kita benar-benar memiliki tim tangguh. Dana pemerintah cukup besar dikeluarkan untuk membiayai mereka," terangnya.

Lebih jauh, Irwandi juga mengungkapkan, sekembalinya Tim Aceh dari Paraguay, pemerintah provinsi akan mengevaluasi program tersebut. Bila dinilai sukses, pemerintah provinsi berencana membentuk Tim Aceh lagi untuk dikirim ke Spanyol.

" "Tapi semua itu butuh dukungan semua pihak dan kita akan menyaksikan dulu keberhasilan yang telah kita kirim ke Paraguay tersebut," tutupnya. (ANT)

sumber: bola.kompas.com