SIMALAKAMA ATAU HARMONI (PAJAK DALAM AKUNTANSI)

Ilmu menghitung uang telah berkembang sejak masa dimana ditemukan uang itu sendiri. Uang sebagai nilai tukar menjadi ukuran kekayaan seseorang atau organisasi. Perjalanan hitung menghitung ini berdampak pada  penilaian apakah si A termasuk orang kaya, apakah si B orang setengah kaya, atau si C menjadi miskin akibat uangnya habis? Kondisi masyarakat sangat bervariasi, oleh karena itu perlu adanya campur tangan pemerintah dalam menjaga perekonomian masyarakatnya, yaitu melalui pajak.

Dalam perkembangannya, ilmu pajak tidak terlepas dari ilmu menghitung uang, yang lebih dikenal dengan ilmu akuntansi. Dengan mengikuti perkembangan akuntansi, pajak berharap dapat memberikan penerimaan kepada negara sesuai dengan aturan yang disepakati. Para peneliti banyak melakukan riset tentang pajak yang dihubungkan dengan akuntansi. Bagaimana pengaruh pajak dalam pelaopran akuntansi wajib pajak banyak menarik para peneliti untuk mencari jawabannya.

Apabila si A mempunyai penghasilan Rp. 1 miliar dalam sebulan tentu saja harus membayar pajak yang berbeda dengan si C yang mempunyai penghasilan Rp. 1 juta dalam sebulan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh asas keadilan yang dimaksudkan supaya si C juga bisa mendapat penghidupan yang layak tiap harinya. Akan tetapi, si A juga berpikir, bagaimana supaya pajaknya bisa seminimal mungkin. Si A menghitung kembali penghasilannya dan mengaku bahwa dia hanya berpenghasilan  Rp. 500 juta sebulan. Nilai 500 juta lumayan untuk dapat memperoleh separoh dari perhitungan pajak yang seharusnya. 

Proses catat-mencatat ini menjadi sensitif ketika dibenturkan dengan perhitungan pajak. Sebuah perusahaan ingin dilihat sebagai perusahaan yang bonafide dengan laporan keuangan yang bagus. Laporan keuangan yang bagus akan mempengaruhi investor yang menanamkan modalnya, para kreditur untuk meminjamkan dananya, dan konsumen untuk membeli dari perusahaan yang sehat secara finansial. Di sisi lain, apabila kinerja keuangan bagus, laba besar, kemungkinan besar pajak akan semakin membengkak. Hal ini sejalan dengan penelitian Hanlon dan Heitzman (2010), sedikit banyak perbedaan perhitungan laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak berimplikasi pada penyajian laporan keuangan. Seperti buah simalakama memang.  

Pemerintah berusaha mengakomodasi kepentingan swasta sebagai pembayar pajak dan pemerintah sendiri sebagai pengumpul pajak. Kedua kepentingan yang saling berbenturan dalam berbagai aspek, misalnya ketidakseimbangan penghasilan dalam masyarakat dan swasta menginginkan tarif pajak yang kecil dengan banyak perlakuan khusus. Akibat dari pajak pemerintah ini, swasta berusaha melakukan penyimpangan dalam memperlakukan perhitungan akuntansinya. Tax evasion yang dilakukan Wajib Pajak dengan merubah komponen-komponen laporan keuangan menjadi tidak sejalan dengan program pemerintah yang berusaha mengumpulkan pajak yang besar. Usaha penyembunyian laba atau melakukan mark up biaya yang dikeluarkan menajdi modus yang sering dilakukan oleh tax evader.

Maydew (2000) mengingatkan supaya penelitian pajak tidak hanya berfokus pada lingkup nasional saja, karena dunia global telah menjadikan tax evasion maupun tax avoidance semakin beragam sampai ke luar negeri. Terungkapnya skandal Panama Paper menjadi bukti yang sahih bahwa kaum elit dunia tidak jujur dengan laporan keuangannya. Mereka berusaha menyembunyikan harta mereka di negara yang temasuk tax heaven.

Diakui atau tidak, pajak mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan wajib pajak. Akan tetapi apabila laporan akuntansi disajikan secara wajar, tidak ada sesuatu yang sengaja disembunyikan, tentu akan terjadi harmoni dengan perhitungan pajak.

KETIKA BAJUKU TERGANTUNG PEMILU

Kemarin (Senin), saya memakai  baju putih lagi ke kantor. Setelah parkir sepeda motor, Mas Indra (satpam) nanya,”hari ini ada acara kah bib?”  dengan logat lokal yang kental . “Mau nyaingin satpam mas, pake baju putih” jawabku nyengir sambil jalan menuju mesin absen.

Yup, baju putih hari ini bukanlah karena saya lagi diklat atau mau upacara tujuhbelasan. Baju ini merupakan buah dari Keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 579/KMK.01/2014 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini menggantikan peraturan lama yang terbit tahun 2011. Titik perbedaanya di sini adalah, pada hari Senin, dresscode pegawai, yang asalnya kemeja biru muda dan celana biru tua diganti menjadi kemeja lengan panjang, warna putih (tanpa gulung lengan baju ya….) dan dasi warna merah, dan celana panjang hitam.

Pake putih? Siapa takut…

Masih ingat pengumuman menteri Kabinet kerja Pak Jokowi kemarin? Mereka pakai kemeja putih dengan lengan baju disingsingkan, kemudian dipanggil presiden sambil lari-lari, seperti gambaran pekerja keras yang patuh pada atasan. Mungkin seperti itu yang diharapkan Pak menteri baru untuk kami pegawainya.  Oh iya, sudah tahu menteri baru kami? Ah gak penting, yang penting semangat baru, program baru dan BAJU BARU (insyaAllah ada pengadaan tahun depan. Aamiin).

Entah ini kebetulan atau tidak, peraturan berbaju biru untuk kami dikeluarkan pada saat rezim Partai D******* berkuasa yang warna bendera partainya dominan warna biru. Tahun 2014 ini, selang beberapa bulan Partai P*** resmi berkuasa, pakaian kami diganti Putih dan berdasi merah seperti warna dasar bendera partai itu.

Eits, tapi jangan lupa, bendera kita juga merah dan putih kan.

Berpikir positif saja. Apa salahnya menyeragamkan pegawai sesuai keinginan penguasa. ya kalo?(pake logat banjar)