PENYAJIAN NERACA AWAL PEMDA (Pendahuluan)

(Oleh: Jamason Sinaga, Ak., MAP*)

Apa yang harus dilakukan Pemda dalam pengelolaan keuangan di awal tahun 2007?

Neraca awal Pemda masihkah perlu dibicarakan? Apakah penyajian asset dan

kewajiban Pemda sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Pemda yang sudah

mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK berarti tidak ada lagi masalah

dengan saldo awal dalam neraca, apakah demikian? Pertanyaan-pertanyaan ini harus

dijawab Pemda justru di awal tahun pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang selanjutnya disebut

Permendagri 13, sebagai dasar pengelolaan teknis keuangan di daerah mulai berlaku

sejak tanggal 1 Januari 2007. Dengan berlakunya Permendagri tersebut maka

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sebelumnya merupakan

dasar pengelolaan keuangan daerah dinyatakan tidak berlaku. Permendagri 13 telah

ditetapkan sejak pertengahan tahun 2006 sehingga ada waktu bagi daerah untuk

melakukan berbagai penyesuaian terhadap peraturan yang baru tersebut. Akan tetapi

apa yang telah dipersiapkan Pemda dan apa yang harus dilakukan mengawali tahun

2007?

Pengelolaan keuangan menurut Permendagri 13 meliputi proses penganggaran,

pelaksanaan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Proses ini juga

dilengkapi dengan formulir-formulir yang digunakan. Selain itu, didalam Permendagri

ini juga diatur mengenai waktu-waktu penyelesaian setiap proses. Misalnya

penyusunan APBD dimulai bulan Juni dan harus selesai satu bulan sebelum dimulainya

tahun anggaran APBD yang bersangkutan. Pada akhir seluruh proses diharapkan Pemda

dapat menyajikan pertanggungjawaban. 2

Pemerintah daerah membuat laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban

APBD. Dalam Permendagri 13 diatur proses akuntansi untuk dapat menghasilkan

laporan keuangan akhir tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran berikutnya. Proses ini

dirancang sedemikian sehingga Pemda mampu menghasilkan neraca, laporan realisasi

APBD, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan satu

kesatuan menjadi laporan pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD. Proses ini

terdiri dari proses akuntansi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan juga satuan

kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) serta hubungan keduanya.

Dalam proses akuntansi seharusnya diatur mengenai posisi awal laporan keuangan di

awal tahun 2007. Akan tetapi Permendagri 13 tidak mengatur mengenai penyajian

posisi awal keuangan atau neraca awal. Tulisan ini mencoba menguraikan kondisi

penyajian neraca awal dan pelaporan keuangan Pemda, perlunya penyesuaian terhadap

neraca awal yang ada, dan pemilihan tanggal penyesuaian. Selanjutnya juga dibahas

masalah dalam penyesuaian neraca, dan langkah yang harus dilakukan Pemda pada

awal tahun 2007 dalam rangkaian penyusunan laporan keuangan sebagai

pertanggungjawaban keuangan di akhir tahun 2007.

sumber: http://www.ksap.org

7 Kapolres Tak Sebut Perintah Susno

DANA PILKADA JABAR 2008

TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA

Mantan Kabareskrim Komjen (Pol) Susno Duadji (tengah) menjalani sidang mendengarkan saksi-saksi di Pengadilan Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Selasa (26/10/2010). Komjen Susno Duadji usai persidangan mengomentari kasus Bibit-Chandra. Susno menyatakan saat menjabat Kabareskrim dirinya tidak terlibat dalam kasus yang melilit dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, itu atas perintah atasannya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Tujuh mantan kepala polres di wilayah Jawa Barat tidak menyebut pemotongan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008 atas perintah Kepala Polda Jabar yang saat itu dijabat Komjen Susno Duadji. Tujuh mantan kapolres itu mengaku tidak tahu atas perintah siapa dana dipotong.

Pengakuan itu disampaikan tujuh mantan kepala polres tersebut saat bersaksi di sidang terdakwa Susno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2010). Mereka bersaksi terkait dengan perkara dugaan korupsi dana pengamanan pilkada yang menjerat Susno.

Para saksi itu adalah Rahmat Hidayat (Kapolres Kuningan), Guntur Gafar (Kapolres Sukabumi), Tomex Kurniawan (Kapolres Kota Banjar), Samsudin Janieb (Kapolres Indramayu), Des Adytiawarman (Kapolres Tasikmalaya), Sofyan Sarif (Kapolres Purwakarta), dan Arif Ontowiryo (Kapolres Bogor).

Saat bersaksi mereka mengaku ada pemotongan dana yang diterima dari Bidang Keuangan Polda Jabar saat penyerahan tahap IV. Rahmat mengaku dana yang dipotong sebesar Rp 60 juta, Guntur dipotong sekitar Rp 242 juta, Tomex dipotong Rp 45 juta, Samsudin dipotong Rp 200 juta, Sofyan dipotong Rp 190 juta, dan Arif dipotong Rp 640 juta. Adapun Adytiawarman mengaku lupa berapa dana yang dipotong.

Dikatakan mereka, uang itu diambil oleh bendahara satuan kerja (bensatker) ke Polda Jabar. Menurut tujuh kapolres itu, para bensatker tidak memberi tahu atas perintah siapa dana dipotong saat melaporkan dana yang terima ke mereka. Setelah tahu dana dipotong, seluruh kapolres mengaku tidak mempertanyakan ke polda.

Rahmat, Tomex, Samsudin, Sofyan, dan Arif mengaku tidak mempertanyakan pemotongan lantaran berpikir dana akan turun nantinya atau saat pemilu putaran kedua. Adapun Guntur mengaku menerima pemotongan setelah mendapat informasi adanya pemotongan yang sama di polres lain.

"Saya lebih konsentrasi ke keamanan. Soal uang, siapa tau nanti nyusul," kata Rahmat.
Samsudin mengatakan, "Yang penting bagi kami, ada ngga ada uang yang penting aman. Ini tugas negara."

Seperti diberitakan, Susno didakwa memerintahkan memotong dana hibah dari Pemprov Jabar sebesar Rp 27,7 miliar. Total dana yang dipotong sebesar Rp 8,5 miliar. Menurut jaksa penuntut umum (JPU), sebagian dana digunakan Susno untuk membeli rumah di daerah Fatmawati dan tanah di Bogor.

sumber: kompas.com